Beberapa hari yang lalu (6 April 2013) alun-alun Madukismo riuh-ramai: Pedagang makanan-minuman, deretan parkir kendaraan, dan arakan pengunjung memenuh-sesaki sekujur jalan menuju Pabrik Gula dan Pabrik Spirtus (PGSP) Madukismo, Jogjakarta. Seperti tahun yang lalu, untuk menyambut musim giling dan suling 2013, PGSP Madukismo yang berlokasi di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul itu kembali menyelenggarakan Upacara Kirab Tebu Manten atau dikenal juga dengan Cembengan. Karnaval, pasar malam, wayang golek, dan lainnya menjadi rangkaian acara guna memeriahkan ritual selamatan tersebut.
Sulit dipungkiri, acara yang diwarnai dengan pengorbanan kepala kerbau dan ritual pernikahan sembilan batang tebu tersebut merupakan laku ganjil di tengah kehidupan modern seperti sekarang. Saat kemajuan tekhnologi begitu dirasakan oleh manusia secara umum, entah kenapa adat istiadat macam itu masih dianggap krusial bagi sebagian masyarakat: Harapan lancarnya proses giling dan suling bukan dipenuhi dengan cara rasional seperti peremajaan mesin-mesin giling atau pelatihan keselamatan kerja untuk para pegawainya, namun dengan ritual irasional lengkap dengan liturgi dan bau kemenyannya. Barangkali, kirab tebu manten, yang merupakan salah satu budaya masyarakat jogja adalah suara minor bagaimana modernisme diperbincangkan dan diperlakukan oleh masyarakat—mereka nampak sadar betul bahwa khazanah masa lalu tidak lantas dilupakan walau kehidupan kini nyaris semudah menekan tombol.
Acara-acara sejenis itu adalah momen bagaimana kemanusiaan didikte hingga aras paling subtil: Menyimak kembali jejak kepercayaan pendahulu hingga menemukan hikmah paling kudus yang pernah ada. Dan di sini, modernisme yang konon mampu membawa manusia pada kemajuan, akan dipecundangi sebagaimana mestinya. Sebuah hal yang kontradiktif tentunya. Ketika dunia modern menawarkan penyelesaian dan rutinitas hidup yang rasional-ilmiah dengan berbagai temuan-temuannya, ritual-ritual magis macam itu masih menjadi agenda rutin oleh sebagian masyarakat.
Hadirnya dunia modern yang nyaris lengkap-utuh tak mampu mereduksi kehidupan masyarakat ke dalam angka dan data. Karena memang kehidupan telah hadir dengan segala kompleksitasnya. Dan ketika modernitas—rasio, teori, analisa, metode, dan sebagainya¬—nampak gagap untuk memahami segala permasalahan yang ada, maka manusia kemudian mencari sesuatu yang lain, yang tidak ditawarkan oleh dunia modern. Artinya, dalam menghadapi kehidupan yang kompleks ini, dimensi kemanusiaan (misalnya pertimbangan rasional) tidak mungkin menutup ruang keterbukaan atas keterlibatan dimensi batin; Kepercayaan; Mitos-mitos. Sebab kemodernan tidak hanya memunculkan kemudahan dan kenyamanan, tetapi juga menyodorkan krisis. Manusia modern mengalami krisis kehilangan transedental sebagai bagian dari krisis eksistensialnya. Pada bagian inilah, kebudayaan lokal bisa memberikan spiritualitas alternatif di tengah kerisauan menghadapi krisis yang ditimbulkan oleh kemodernan.
Mitos-mitos Modernisme
Sulit dipungkiri, dunia modern begitu banyak menawarkan kemudahan hidup. Temuan mutakhir dari berbagai bidang seperti tekhnologi, biologi, kimia, kesehatan, dan lainnya ikut memperbaiki kehidupan masyarakat pada umumnya. Tapi hal tersebut sama sulitnya untuk tidak mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh dunia modern. Sesuatu yang tak tertangkap oleh rasio, yakni spiritualitas. Hal ini membuat kita mengerti kenapa sebagian masyarakat kemudian, tak terkecuali barat yang mengklaim sebagai rasionalis sejati, beramai-ramai kembali melakoni laku esoterik (batiniah) yang sebelumnya dihina habis-habisan, seperti halnya tao, meditasi, yoga, dan sebagainya.
Paling tidak ini menjelaskan bahwa manusia, di tengah kompleksitas hidup, selalu membutuhkan ruang dan waktu yang khusus untuk merenung. Inilah yang dikatakan oleh budayawan jogja, Prie G.S disebut perenungan yang mendesak. Prie seolah meyakini bahwa silang sengkarut permasalahan masyarakat, setidaknya bisa diminimalisir jika kita memiliki satu ‘ruang’ yang intim untuk memaknai dan merenungkan segala peristiwa yang terjadi. Entah kita mesti setuju atau tidak, namun pada dasarnya, setiap fenomena masyarakat, mau tidak mau, akan menuntut sebuah pemaknaan. Pada titik kesadaran inilah kemudian spiritualitas seperti kepercayaan, mitos-mitos, adat istiadat dan sebagainya masih kita butuhkan hingga sekarang. Sehingga, tidak menutup kemungkinan, pagelaran adat istiadat seperti misalnya kirab tebu manten mampu meminimalisir perilaku destruktif yang sekarang sering terjadi di negeri ini. Perampokan, pembunuhan, korupsi, suap, pemerkosaan dan lain sebagainya adalah imbas dari krisis spiritualitas sebagai akibat dari rasionalitas yang kebablasan; Kita seperti tercerabut dari khazanah lokalitas kita sendiri. Seiring derasnya pemasaran HP jenis terbaru—yang konon merupakan simbol dari kemajuan—manusia semakin mudah untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Dan di sinilah manusia akan secara sadar merindukan adat istiadat dengan ragam ritual yang sekalipun tak pernah kita mengerti sepenuhnya.
Sama seperti halnya saya dan sebagian masyarakat Madukismo, dunia modern tak pernah mengerti makna kirab tebu manten yang sudah menjadi agenda tahunan itu. Tebu yang dikawinkan, kebo yang dikorbankan, arak-arakan dan sebagainya adalah sesuatu yang sulit dimengerti. Tapi disinilah kita akan menemukan persentuhan diri kita dengan yang lain: masyarakat, alam, dan tentu banyak hal lainnya. Sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh teks dan hasil eksperimen di laboratorium manapun. Seperti pepatah budhis, setumpuk data yang diolah dengan baik sekalipun, hanya akan melahirkan pemahaman. Sementara penghayatan, sebagai puncak persentuhan manusia dengan dunia eksternalnya, hanya bisa didapat dari sebuah kerja bersama antara indra, pikiran, intuisi, dan perasaan. Dengan menggelar dan melestarikan kebudayaan lokal, narasi-narasi tak hanya dipelajari, melainkan diraba, diendus, dibaui, dan diselami hingga aras paling dasar. Hal itu berlaku bagi siapapun yang hendak mencecap aroma dan cita rasa desa, kota atau negeri yang kita akui sebagai rumah kita sendiri. Dan beginilah cara kita sebagai manusia yang berbudaya untuk menjadi manusia modern tanpa harus lesap ke dalamnya.
Upacara kirab tebu manten tahun ini, yang melibatkan ratusan warga dari berbagai desa sekitar, diakhiri dengan pertunjukan wayang kulit. Kecuali kerbau yang menjadi tumbal, semuanya berbahagia atas terselenggaranya acara tahunan tersebut. Dari tukang parkir, pedagang, panitia, peserta, dan pengunjung seperti mendapat untung dari acara tersebut, tentu dengan ragam bentuknya. Dan barangkali beginilah cara kerja adat istiadat: Sekalipun tak pernah dimengerti seutuhnya, selalu ada manfaatnya untuk kita. []
Sabtu, 13 April 2013
Tuhan, Pluralitas dan Humor
Jika keragaman dan kompleksitas hidup ini terlampau serius dan tak menarik untuk ke-imanan yang tak memadai, maka percayalah, sesungguhnya Tuhan memiliki selera humor yang tinggi.
Saya tak pernah ingat kapan tepatnya ide tentang Tuhan muncul. Sejak kecil, beberapa sumber secara ‘gagap’ berusaha menjelaskan-Nya kepadaku; katanya Ia Maha Pengasih, Penyayang, Pemberi Rizki, atau lainnya__yang kemudian direduksi oleh Feurbeuch sebagai manifestasi dari berbagai cita-cita tertinggi manusia yang akhirnya kita sembah. Tidak mengherankan jika kemudian ide tentang Tuhan nampak tidak begitu menarik buat saya. Pembicaraan tentangnya adalah omong kosong yang selalu menuntut untuk disakralkan. Ia seolah hadir begitu saja untuk kemudian harus diyakini. Beberapa orang menyebutnya ‘iman’, tapi saya menyebutnya ‘keputusasaan’. Namun bagaimanapun, meng-imani Tuhan sama sulitnya dengan tidak meng-imani-Nya. Dan saya optimis tentang hal tersebut.
Kompleksitas hidup dengan berbagai permaslahannya, sedikit menambah keimanan saya tentang eksistensi Tuhan. Setidaknya harus ada yang bertanggung jawab dengan terselanggaranya kehidupan ini (dengan berbagai kerumitan serta penderitaan di dalamnya), dan karenanya, Tuhan harus ada. Namun Tuhan tetap menjadi sesuatu yang absurd. Walaupun tidak sempat membuat saya agnostis.
Saya ingat ketika kecil sering mendengar tentang cerita api neraka dari seorang penceramah. Kenyataannya, neraka adalah realitas yang lebih menakutkan daripada Tuhan: karena secara imajinatif bisa secara gampang saya pahami. Sehingga, Tuhan selalu menjadi sebuah terminologi kosong yang tersisih di pojok abtraksi nalarku. Namun kemudian, ketika beranjak dewasa, Tuhan menjadi sosok yang menyeramkan melebihi konsep neraka manapun yang pernah saya dengar. Ia muncul dengan berbagai larangan, perintah dan kredo-kredo yang tak terbantah. Agama melegalisirnya sebagai sebuah hukum dengan stempel dosa bagi para pelanggarnya. Tanpa menimbulkan kegaduhan, Tuhan lantas menjadi makhluk dengan PENUH KUASA, PENUH ATURAN, PEMARAH, PENGHUKUM, yang tanpa sedikit kesulitan apapun, mampu menyiksa siapa saja yang ingkar pada-Nya. Namun di bagian lain, Tuhan ingin kita anggap sabagai Maha Penyayang, Pengasih, serta Pengampun, dan dalam hal ini, agama juga menjadi sales utama yang memasarkan pemahaman tersebut. Saya pikir, hadirnya ide Tuhan dengan segala keragaman ciptaannya adalah juga kehadiran paradoks yang menggelikan. Dan ketidakpastian dalam hidup ini, termasuk Tuhan itu sendiri, menurutku, adalah bagian dari humornya yang terkadang jayus.
Pada tahap ini, saya sedikit mengerti keinginan Tuhan. Dari awal Ia Nampak tidak berniat secara utuh memperkenalkan diri kepada makhluknya. Dan mungkin hidup ini sengaja Ia persulit agar lebih menarik. Beragam kontradiksi dan paradoks yang Ia ciptakan tentang dirinya, ataupun hidup ini, adalah bentuk hiburan untuk kita. Bukankah menurut seorang penulis jenaka, Nicholas Fearn, bahwa parodi yang cerdas adalah hasil sebuah paradoks dan kontradiksi realitas yang mendahului pikiran kita. Dan nampaknya Tuhan memahami hal tersebut. Maka, segala kompleksitas yang Ia ciptakan adalah ruang di mana segala perhatian kita mesti tercurah: Serupa panggung komedi, dan saya bayangkan Tuhan sedang berdiri, kemudian Ia mengeluarkan joke-joke-Nya ala Radithia Dika misalnya, atau Panji, atau siapapun, Sehingga sebenarnya Ia berniat mengajak kita untuk menertawakan dengan cerdas segala kompleksitas kehidupan ini. Walau terkadang, akibat selera humor Tuhan yang terlalu tinggi, hingga membuat-Nya selalu gagal melucu di depan kita.
Barangkali, jika Umberto Eco pernah bertanya dalam salah satu novelnya: pernahkah Tuhan tertawa? Maka akan saya jawab, Ia tidak hanya tertawa, tetapi setiap saat, tiap bulir takdir yang Ia ciptakan untuk makhluknya, adalah bentuk parodi yang bahkan mengundang kita untuk tertawa. Dan mungkin benar, bahwa di setiap humor sebenarnya selalu menyimpan segudang hikmah yang di rangkai dengan keseriusan yang sempurna, dan mungkin juga dengan kesolehan yang kafah. Jika saya boleh mengutip perkataannya Milan Kundera: Mari berfikirlah, agar Tuhan bisa tertawa! Maka tertawalah untuk hidup, dan jangan takut, karena Tuhan sebenarnya Maha Humoris. Tabik! []
Dead Poets Society dan Pendidikan Kita Hari Ini
“Kalian harus berusaha untuk menemukan suara kalian sendiri”
Kalimat tersebut saya kutip dari film yang saya tonton beberapa hari lalu berjudul Dead Poets Society. Film yang disutradarai oleh John Seale itu menceritakan tentang seorang guru sastra bernama John Keating yang diperankan secara wajar oleh Robin Williams. Ia di film tersebut, yang akrab dipanggil Captain, oh My Captain oleh murid-muridnya itu, dikisahkan sebagai pengajar yang memiliki cara yang unik dan kadang aneh ketika menyampaikan materi kepada murid-muridnya. Film ini sekilas mengingatkan kita tentang kekuatan puisi dan usaha untuk mendefinisikannya dalam kehidupan institusi pendidikan yang kaku dan membosankan. Tapi secara keseluruhan, film yang di produksi tahun 1989 ini tidak melulu berbicara tentang puisi atau sastra an sich, atau karenanya termasuk ke dalam golongan film yang sok filosofis dan cenderung melangit. Tidak! Film ini secara sederhana hanya ingin menjelaskan makna satu hal kepada kita: Manusia.
Salah satu yang menarik di film ini adalah bagaimana institusi pendidikan di anggap sebagai sesuatu yang bisa melupakan kita pada makna manusia dan tentunya kemanusiaan itu sendiri. Akademi Welton yang digambarkan di film tersebut sebagai sekolah unggulan, dengan semboyan empat pilarnya (tradition, honor, dicipline, excellence) dan mengklaim banyak mencetak orang-orang berkualitas dan sukses dalam karier ternyata memiliki permasalahan serius dalam proses pengajarannya: Metodenya yang kolot, kaku, dan menganggap murid-muridnya serupa robot yang harus dijejali oleh berbagai program supaya memiliki manfaat adalah pendidikan yang nampak tidak manusiawi. Mereka direduksi sedemikian rupa dalam satu homogenitas pencapaian tanpa memperhatikan keunikan dan kecenderungan masing-masing. Mempersetan minat dan bakat. Yang akhirnya, meminjam bahasa di film tersebut, hanya memproduksi lulusan-lulusan yang terpenjara dalam bingkai. Dalam satu adegan di film tersebut, John Keating menyuruh murid-muridnya mendekat dan kemudian mendengar dengan khidmat foto-foto alumni yang di pajang di lorong sekolah, kemudian ia berkata: .... mereka menunggu sampai semuanya terlambat... untuk menciptakan kehidupan mereka sampai sedetailnya dari apa yang mereka mampu? Tapi.... mereka terkurung dalam sebuah bingkai. Namun jika kamu perhatikan lebih dekat... Kamu akan dengar bisikan yang mereka tinggalkan untukmu. ... Dengar, kamu mendengarnya? ... “petiklah, petiklah hari”. Sebelum layu. Sebelum terlambat. Hingga kita sadar bahwa potensi kita tak dibatasi oleh apapun, termasuk kurikulum.
Tapi dead poet society tak kemudian selesai hanya menjadi sebuah film berdurasi sekitar 2 jam dan memiliki ending tanpa penyelesaian yang berarti. Semangatnya bergaung dan seperti mengugatan dengan keras sistem pendidikan kita hari ini. Tentu menjadi ironi sendiri, ketika kita masih percaya bahwa pendidikan bisa menjadi titik tolak untuk memperbaiki segalanya, di indonesia pendidikan kemudian ikut terpelintir kedalam kekacauan. Pendidikan kini hanyalah panggung bagaimana kebodohan dan kebebalan dipentas-meriahkan. Pendidikan yang lebih merayakan hasil ketimbang proses. Pada titik inilah pendidikan akan lepas dari kemanusiaan. Ia akan menjadi hal lain yang begitu asing dan mengasingkan—yang tidak akan menjadi apapun kecuali hafalan teori dan fosil-fosil ide tanpa kita mengerti untuk diapakan kecuali sekedar diingat. Padahal .... pendidikan adalah untuk belajar berpikir untuk diri sendiri. Sehingga kemanusiaan bahkan diri kita akan lenyap dalam proses pendidikan macam itu. Dan kita tak mesti kaget jika ternyata institusi pendidikan di Indonesia serupa akademi welton di film tersebut, bahkan lebih buruk. Seperti UN (Ujian Nasional) yang merupakan satu dari banyak sistem pendidikan di Indonesia yang kontroversial karena dianggap menciderai tujuan pendidikan. UN entah kenapa sampai sekarang masih dianggap sebagai cara ampuh untuk menakar kemampuan siswa, memukul rata, bahkan mengeneralkan keberhasilan pencapaian peserta didik melalui sederet nilai-nilai keramat.
Dehumanisasi Peserta Didik Melalui UN
Saya jadi ingat satu adegan yang mungkin terbaik di film tersebut: Ketika akan memulai pelajarannya tentang Memahami Puisi, John Keating menyuruh murid-muridnya merobek halaman pengantar yang ditulis oleh Dr. J. Evans Pritchard, Ph.D. “Sekarang, Saya ingin kalian merobek halaman tersebut... lakukan... robek halaman itu! Tidak ada lagi Mr. J. Evans Pritchard. Sekarang, kalian akan belajar kembali cara berpikir untuk diri kalian sendiri”. Dan begitulah ia memulai kelasnya. Barangkali John Keating sadar seutuhnya bahwa yang ia hadapi adalah manusia yang tentunya memiliki cara pandang dan kemampuan yang berbeda dalam memahami sesuatu. Ia tidak hendak secara kasar membatasi kemampuan anak didiknya oleh sebuah pakem tertentu. Ini jelas adalah sebuah pencerahan mengingat pendidikan kita nyaris serupa dunia industri: Produk pendidikan (peserta didik) akan mengalami sortir dengan berbagai tahap dan standarisasi yang dipatok oleh penguasa industri. Jika produk tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi, maka akan di cap produk gagal (tidak lulus) dalam legitimasi lembaran kertas bernama ijazah. Sistem tersebut jelas mereduksi nilai-nilai kemanusiaan karena menganggap bahwa peserta didik adalah objek mati yang tidak mempunyai kehendak apapun. Pemikiran apapun. Keunikan setiap individu peserta didik sebagai manusia telah diabaikan mentah-mentah dengan logika pembendaan tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan proses dehumanisasi peserta didik.
Model soal pilihan ganda yang digunakan dalam UN juga telah mematikan unsur kreatifitas dan inisiatif peserta didik. Sebab peserta didik diharuskan memilih opsi-opsi jawaban yang sudah tersedia pada lembar jawabannya, tanpa diijinkan untuk mengembangkan daya kreasinya. Model soal pilihan ganda dengan jawaban pasti ini juga akhirnya menimbulkan budaya instan pada proses pembelajaran peserta didik, sehingga pendidik pun menyelenggarakan pembelajaran dengan model drilling yang menuntut peserta didik untuk sekedar menghapal jawaban-jawaban yang sudah pasti, tanpa harus memikirkan darimana datangnya jawaban tersebut.
Penyelenggaraan UN juga telah melecehkan kemerdekaan pendidik dalam berpikir dan berbuat. Pemerintah hanya seolah-olah saja berusaha menyenangkan hati para pendidik dengan pemberlakuan KTSP atau pembaharuan kurikulum yang pada prinsipnya membebaskan pendidik dan satuan pendidikan dalam penerapan kurikulum sesuai dengan keunikan potensi sekolah dan daerah masing-masing. Pasalnya, meskipun KTSP telah ditetapkan pemberlakuannya, pemerintah masih saja ingin menilai keberhasilan pencapaian kompetensi peserta didik dengan UN yang jelas-jelas tidak saling bersinergi. Sebab, apa yang telah dipelajari oleh peserta didik yang ada di sekolah satu dengan sekolah lainnya jelas-jelas berbeda karena penerapan KTSP antara masing-masing sekolah tentunya juga berbeda. Pada akhirnya, pendidiklah yang harus mengalah dengan mengikuti kemauan pemerintah yang telah menetapkan standar-standar tertentu atas pencapaian hasil belajar peserta didik melalui UN, jika mereka tidak ingin mendapatkan berbagai hukuman seperti vonis ‘tidak lulus’ maupun ‘sekolah tidak favorit’. Menurut Seto Mulyadi, belajarnya peserta didik untuk menghadapi UN yang semata karena takut dihukum ini merupakan bentuk lain kekerasan terhadap anak . Hukuman yang dimaksud tentunya adalah stempel ‘tidak lulus’ dan ‘tidak dapat ijazah’. Terlebih lagi, berbagai tekanan terhadap peserta didik yang berlebihan tersebut dapat mengakibatkan peserta didik mengalami depresi berat bahkan sampai ada yang meninggal dunia . Inilah kenapa barangkali Dead Poets Society berakhir dengan cerita bunuh dirinya Neil Perry, salah satu murid dari John Keating yang sangat ingin menjadi aktor namun dilarang oleh orang tuanya. Film tersebut seperti secara lantang mengatakan bahwa kekerasan dalam proses pendidikan akan mengantarkan kedalam sebuah kematian, apapun bentuknya.
Selain itu, penilaian pencapaian kompetensi peserta didik melalui UN adalah praktek pengabaian kecerdasan afektif dan psikomotorik yang dimiliki oleh peserta didik. UN jelas-jelas bertentangan dengan konsep kompetensi lulusan yang mencakup unsur afektif dan psikomotorik, selain unsur kognitif dalam konstitusi . Padahal fungsi dari masing-masing aspek kecerdasan tersebut saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan . Bila seorang peserta didik yang tidak lulus UN dianggap ‘tidak cerdas’ secara kognitif, maka hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap keutuhan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh manusia.
Pada akhirnya, proses dehumanisasi peserta didik inilah yang digambarkan sebagai proses yang tidak memanusiakan peserta didik, sebab proses pendidikan adalah sesuatu yang intangible sehingga dengan adanya UN sebagai alat untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, telah terjadi praktek reifikasi , yang digambarkan oleh Paulo Freire sebagai proses dehumanisasi . Pada titik inilah kita semakin sadar tentang perlunya pendidikan yang humanis. Pendidikan humanis tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi mengajak untuk menghayati, menyelami, serta memahami berbagai bentuk ekspresi ragam manusia. Oleh karena itu, dapat disebut tidak semata menyentuh intelektual, tetapi lebih jauh adalah sisi kemanusiaannya itu sendiri, baik dalam konteks individual maupun sosio-kultural. Dengan kata lain, pendidikan humanis bertujuan untuk pengangkatan manusia ke arah insani atau lebih tegas lagi “memanusiakan manusia” melalui sebuah proses pembudayaan dan pemberdayaan. Seperti puisi karya Whitman yang dibaca oleh John Keating dalam film itu, O saya, O hidup adalah pertanyaan. Yang berulang-ulang. Dari perjalanan tak berujung. Akan ketidak-setiaan. Dari kota yang berisi. Dengan kebodohan. Apa yang baik ditengah-tengahnya, O saya, O life. Bahwa kita di sini dan memiliki ciri khas. Bahwa sebuah kuasa sedang berlangsung, dan mungkin kita adalah peran utama. Kita tak sepenuhnya tahu bagaimana mengakhirinya. Tapi film tersebut memilih berakhir dengan sangat dingin dan meninggalkan banyak persoalan yang sejak awal dihadirkan. Barangkali, John Seale tak hendak membuat filmnya menjadi utopis dan klise, terlebih apa yang jadi permasalahannya adalah sistem dalam sebuah institusi; tidak mungkin bisa selesai dengan hanya kehadiran seorang John Keating. Tapi film tersebut semakin membuat kita yakin, ruang pendidikan tak dibatasi tembok kelas, kurikulum ataupun apapun, ia tak berbatas sama halnya dengan kemampuan berfikir manusia. Dan inilah yang membuat kata-kata John Keating bergaung di kepala kita semua: Kapan dan dimanapun kita sedang berfikir, pastikan... kalian harus menemukan suara kalian sendiri.[]
Kita, Parodi dan Iklan Politik
Seperti yang sudah lama kita sadari, politik hanya menjadi ruang permainan bagi segelintir orang. Akhirnya, orang miskin dan anak-anak muda seperti diharamkan untuk dekat-dekat dengan hal yang satu ini. Seolah tidak cukup ilmu dan energi untuk sekedar membicarakan tetek bengek yang berkaitan dengan dunia politik. Seolah-olah, kita yang muda hanya cukup masuk ke bilik suara, mencoblos, setelah itu, biar urusan politik lainnya kita serahkan kepada pada yang ahli. Tapi belakangan politik mirip sebuah parodi. Ini bukan hanya karena ada politisi yang berniat gantung diri di monas atau lainnya, tapi karena ternyata dunia politik sama tidak seriusnya dengan acara lawak. Dan di saat musim kampanye tiba, siap-siap, kita akan semakin terhibur-geli karenanya.
Tengok saja iklan-iklan politik mereka. Biasanya ada sepasang potret lugu dan satu baris kalimat sakti yang barangkali setingkat dengan mantra dukun: Coblos kumisnya, kami ada untuk rakyat, berantas korupsi, isyaallah kami bisa, dan lain sebagainya. Ini tentang iklan politik dan slogannya yang meyakinkan dan menjanjikan itu. Sepertinya beriklan sudah menjadi kebutuhan pokok tersendiri bagi dunia politik.
Jika itu benar, berarti musim politik adalah musim ketika pemilik media dan masyarakat menjadi penuh harap, pastinya untuk yang terakhir selalu dengan rasa cemas. Hal itu menegaskan apa yang pernah dikatakan Goenawan Mohammad: Soal paling serius dalam politik hari ini adalah harapan. Mengenai hal tersebut, mereka ‘calon pemimpin itu’ biasanya selalu punya yang satu ini: slogan yang menjanjikan dan kalo bisa terdengar sakti.
Barangkali memang yang paling krusial dari politik dewasa ini adalah bagaimana bisa membeli kepercayaan masyarakat dengan kata. Karena toh kemenangan dalam demokrasi adalah kemenangan jumlah suara pemilih. Tengoklah media hari ini, hal yang akan mudah Anda temukan selain iklan rokok dan iklan klinik kesehatan adalah tentu iklan politik: Seperti biasanya, selalu ada potret lugu dan sebaris slogan ajaib di sana. Ia bisa sebuah persuasif, janji, perkenalan, sering juga khayalan. Slogan menjadi hal penting dalam demokrasi. Prinsipnya, semakin meyakinkan sebuah slogan, semakin mungkinlah sang calon menjadi pemenang.
Tentu hal tersebut bukan tanpa sebab. Sejak reformasi bergulir di Indonesia, dunia politik mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud diantaranya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, wakil rakyat (DPR) dan wakil daerah (DPD) yang dilakukan secara langsung. Hal ini membuka kesempatan bagi rakyat untuk memilih sendiri siapa pemimpin yang mereka kehendaki. Dalam proses tersebut, akan dipilih siapa pemimpin yang menurut rakyat paling kompeten dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Pada tahap inilah para calon dianggap perlu memperkenalkan diri kepada masyarakat. Spanduk, pamflet, Koran, televisi, internet dan media lainnya menjadi kebutuhan dalam ritus politik. Jika ingin dipilih oleh masyarakat, ia harus diingat dan karenanya ia juga harus beriklan. Sama seperti yang diutarakan oleh Heryanto (2008), dalam tulisannya berjudul “Perang Citra dan Literasi Politik”, kampanye politik menjadi instrumen yang memainkan peranan penting dalam memandu kesadaran khalayak pada sosok dan citra diri kandidat. Satu hal yang menarik yang pernah ditulis oleh T. Yulianto (2004) dalam artikel di harian Kompas berjudul “ Iklan Politik di Televisi”. Ia mengatakan bahwa iklan politik tidak berbeda dengan promosi produk. Hal tersebut seolah menjawab kegelisahan kita bersama. Karena memang pada kenyataannya iklan politik tak lebih realistis ketimbang iklan rokok. Tentu kita tahu bahwa iklan punya logikanya sendiri, termasuk iklan politik. Dalam bahasa Bau-drillard, iklan “mengubah peristiwa semu menjadi kejadian riil sehari-hari”. Pada iklan politik, tidak persis seperti itu karena “fakta” yang diinformasikan dalam iklan politik bisa merupakan dokumen, dalam arti fakta itu ada dalam kehidupannya. Akan tetapi, kebanyakan ,”fakta” dalam iklan politik adalah hasil rekaan. Berdasar skenario yang dibuat sedemikian rupa untuk satu kepentingan: pencitraan. Karenanya, di musim politik ini, mau tidak mau kita akan banyak melihat para calon melakukan “tugas”nya dengan “baik”: Berfoto dengan petani, menyapu jalan, bercakap dengan PKL (Pedagang Kaki Lima), membantu korban bencana dan tentu banyak lagi yang menjadi kebiasaan para calon pemimpin kita saat menjelang pemilu. Se-mulya apapun laku yang mereka lakukan, toh pada akhirnya kita sadar, ini semua hanya sebuah iklan.
Dalam perspektif iklan dan media, maraknya iklan politik yang bertebaran di ruang publik adalah dampak dari demokratisasi politik. Kemenangan politik adalah berarti kemenangan kesan. Citra. Sehingga para calon tentunya butuh eksistensi. Politik lantas menjadi sebuah pertarungan citra. Persis apa yang pernah dikatakan seorang pakar komunikasi Dedy Mulyana, bahwa para kandidat beriklan untuk menyatakan eksistensi diri mereka. Tanpa iklan, ia tak akan pernah diingat oleh calon pemilih. Ia akan dianggap tidak ada. Iklan dan politik pencitraan Dalam kaitan ini, Riyanto, Dosen Jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, lebih jauh menjelaskan bahwa iklan kampanye politik merupakan media komunikasi politik baru sejalan dinamika demokra-tisasi akibat cepatnya proses reformasi sejak lengsernya presiden Suharto. Di sini, media merupakan salah satu cara untuk melegitimasi eksistensi politisi untuk membangun citra positif menuju kekuasa-an yang lebih tinggi. Selain itu, citra politik yang kian buruk di mata masyarakat, terlebih dengan banyaknya politisi yang terjerat beragam kasus, kegiatan beriklan menjadi perlu. Ia adalah ruang bagi para calon untuk seolah-olah menegaskan kepada para pemilih: Saya berbeda dengan mereka, saya orang baik dan layak dipercaya, silakan pilih saya!. Hal ini mempertegas bahwa media tidak hanya sebagai sarana informasi dan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga alat perjuangan atau ruang bagi para calon pemimpin untuk mengkomunikasikan segala visi-misi atau rencana program kerja mereka jika nanti terpilih. Dalam konteks komunikasi politik, hal tersebut tentu akan berdampak baik. Dalam mengamati fenomena iklan politik di Indonesia, Ardianto (2008,17) menjelaskan bahwa perang spanduk dan kampanye politik yang biasa dilakukan para kandidat baik melalui televisi, surat kabar lokal dan nasional umumnya lebih menjurus pada politics marketing, yaitu menjual ide daripada membangun image dan reputasi. Menurut Elvinaro, politics marketing hanya semata-mata bertujuan untuk menjual produk (selling product) bukan pada penguatan citra, kredibilitas atau kapasitas kandidat apakah layak jadi pemimpin daerah atau tidak. Arbi Sanit (Subinarto, 2008) mengemukakan, “lewat iklan politik masyarakat hanya diajak untuk memilih orang yang populer. Ini menjebak rakyat karena pemimpin tidak cukup bermodalkan popularitas, tetapi ia harus memiliki pengalaman dan terbukti teruji”. Di sini, iklan yang ditayangkan atau dibuat oleh para politisi dan kandidat untuk mendongkrak popularitas semata-mata adalah pencitraan semu. Hal ini tentu menjawab tentang fenomena artis yang terjun di kerjaan “menghimpun suara” ini. Karena minimal popularitas yang dimiliki seorang artis akan mempengaruhi kesan dan simpati pemilih. Walaupun pada akhirnya, syarat wajib yang menjadi patokan partai politik untuk mengusung calonnya adalah sebatas popularitas.
Pada sudut pandang inilah, ketika jalanan dan media dipenuh-sesaki oleh potret-potret lugu dengan slogan saktinya itu, saya hanya senyum-terhibur. Benar kata seoarang teman, dunia politik adalah dunia penuh drama yang kadang menarik walau lebih sering klise dan garing. Dan akhirnya, ada yang semestinya lebih harap-harap-cemas ketimbang masyarakat di setiap musim pemilu seperti sekarang: para aktor dan aktris. Karena bagaimanapun kita harus mengakui bakat akting yang dimiliki para calon pemimpin kita barangkali mengancam pekerjaan mereka. Dan kita yang masih muda yang barangkali juga alergi dengan politik tak mesti takut dan asing dengan politik, karena toh politik ternyata cukup menghibur. []
Tengok saja iklan-iklan politik mereka. Biasanya ada sepasang potret lugu dan satu baris kalimat sakti yang barangkali setingkat dengan mantra dukun: Coblos kumisnya, kami ada untuk rakyat, berantas korupsi, isyaallah kami bisa, dan lain sebagainya. Ini tentang iklan politik dan slogannya yang meyakinkan dan menjanjikan itu. Sepertinya beriklan sudah menjadi kebutuhan pokok tersendiri bagi dunia politik.
Jika itu benar, berarti musim politik adalah musim ketika pemilik media dan masyarakat menjadi penuh harap, pastinya untuk yang terakhir selalu dengan rasa cemas. Hal itu menegaskan apa yang pernah dikatakan Goenawan Mohammad: Soal paling serius dalam politik hari ini adalah harapan. Mengenai hal tersebut, mereka ‘calon pemimpin itu’ biasanya selalu punya yang satu ini: slogan yang menjanjikan dan kalo bisa terdengar sakti.
Barangkali memang yang paling krusial dari politik dewasa ini adalah bagaimana bisa membeli kepercayaan masyarakat dengan kata. Karena toh kemenangan dalam demokrasi adalah kemenangan jumlah suara pemilih. Tengoklah media hari ini, hal yang akan mudah Anda temukan selain iklan rokok dan iklan klinik kesehatan adalah tentu iklan politik: Seperti biasanya, selalu ada potret lugu dan sebaris slogan ajaib di sana. Ia bisa sebuah persuasif, janji, perkenalan, sering juga khayalan. Slogan menjadi hal penting dalam demokrasi. Prinsipnya, semakin meyakinkan sebuah slogan, semakin mungkinlah sang calon menjadi pemenang.
Tentu hal tersebut bukan tanpa sebab. Sejak reformasi bergulir di Indonesia, dunia politik mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud diantaranya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, wakil rakyat (DPR) dan wakil daerah (DPD) yang dilakukan secara langsung. Hal ini membuka kesempatan bagi rakyat untuk memilih sendiri siapa pemimpin yang mereka kehendaki. Dalam proses tersebut, akan dipilih siapa pemimpin yang menurut rakyat paling kompeten dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Pada tahap inilah para calon dianggap perlu memperkenalkan diri kepada masyarakat. Spanduk, pamflet, Koran, televisi, internet dan media lainnya menjadi kebutuhan dalam ritus politik. Jika ingin dipilih oleh masyarakat, ia harus diingat dan karenanya ia juga harus beriklan. Sama seperti yang diutarakan oleh Heryanto (2008), dalam tulisannya berjudul “Perang Citra dan Literasi Politik”, kampanye politik menjadi instrumen yang memainkan peranan penting dalam memandu kesadaran khalayak pada sosok dan citra diri kandidat. Satu hal yang menarik yang pernah ditulis oleh T. Yulianto (2004) dalam artikel di harian Kompas berjudul “ Iklan Politik di Televisi”. Ia mengatakan bahwa iklan politik tidak berbeda dengan promosi produk. Hal tersebut seolah menjawab kegelisahan kita bersama. Karena memang pada kenyataannya iklan politik tak lebih realistis ketimbang iklan rokok. Tentu kita tahu bahwa iklan punya logikanya sendiri, termasuk iklan politik. Dalam bahasa Bau-drillard, iklan “mengubah peristiwa semu menjadi kejadian riil sehari-hari”. Pada iklan politik, tidak persis seperti itu karena “fakta” yang diinformasikan dalam iklan politik bisa merupakan dokumen, dalam arti fakta itu ada dalam kehidupannya. Akan tetapi, kebanyakan ,”fakta” dalam iklan politik adalah hasil rekaan. Berdasar skenario yang dibuat sedemikian rupa untuk satu kepentingan: pencitraan. Karenanya, di musim politik ini, mau tidak mau kita akan banyak melihat para calon melakukan “tugas”nya dengan “baik”: Berfoto dengan petani, menyapu jalan, bercakap dengan PKL (Pedagang Kaki Lima), membantu korban bencana dan tentu banyak lagi yang menjadi kebiasaan para calon pemimpin kita saat menjelang pemilu. Se-mulya apapun laku yang mereka lakukan, toh pada akhirnya kita sadar, ini semua hanya sebuah iklan.
Dalam perspektif iklan dan media, maraknya iklan politik yang bertebaran di ruang publik adalah dampak dari demokratisasi politik. Kemenangan politik adalah berarti kemenangan kesan. Citra. Sehingga para calon tentunya butuh eksistensi. Politik lantas menjadi sebuah pertarungan citra. Persis apa yang pernah dikatakan seorang pakar komunikasi Dedy Mulyana, bahwa para kandidat beriklan untuk menyatakan eksistensi diri mereka. Tanpa iklan, ia tak akan pernah diingat oleh calon pemilih. Ia akan dianggap tidak ada. Iklan dan politik pencitraan Dalam kaitan ini, Riyanto, Dosen Jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, lebih jauh menjelaskan bahwa iklan kampanye politik merupakan media komunikasi politik baru sejalan dinamika demokra-tisasi akibat cepatnya proses reformasi sejak lengsernya presiden Suharto. Di sini, media merupakan salah satu cara untuk melegitimasi eksistensi politisi untuk membangun citra positif menuju kekuasa-an yang lebih tinggi. Selain itu, citra politik yang kian buruk di mata masyarakat, terlebih dengan banyaknya politisi yang terjerat beragam kasus, kegiatan beriklan menjadi perlu. Ia adalah ruang bagi para calon untuk seolah-olah menegaskan kepada para pemilih: Saya berbeda dengan mereka, saya orang baik dan layak dipercaya, silakan pilih saya!. Hal ini mempertegas bahwa media tidak hanya sebagai sarana informasi dan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga alat perjuangan atau ruang bagi para calon pemimpin untuk mengkomunikasikan segala visi-misi atau rencana program kerja mereka jika nanti terpilih. Dalam konteks komunikasi politik, hal tersebut tentu akan berdampak baik. Dalam mengamati fenomena iklan politik di Indonesia, Ardianto (2008,17) menjelaskan bahwa perang spanduk dan kampanye politik yang biasa dilakukan para kandidat baik melalui televisi, surat kabar lokal dan nasional umumnya lebih menjurus pada politics marketing, yaitu menjual ide daripada membangun image dan reputasi. Menurut Elvinaro, politics marketing hanya semata-mata bertujuan untuk menjual produk (selling product) bukan pada penguatan citra, kredibilitas atau kapasitas kandidat apakah layak jadi pemimpin daerah atau tidak. Arbi Sanit (Subinarto, 2008) mengemukakan, “lewat iklan politik masyarakat hanya diajak untuk memilih orang yang populer. Ini menjebak rakyat karena pemimpin tidak cukup bermodalkan popularitas, tetapi ia harus memiliki pengalaman dan terbukti teruji”. Di sini, iklan yang ditayangkan atau dibuat oleh para politisi dan kandidat untuk mendongkrak popularitas semata-mata adalah pencitraan semu. Hal ini tentu menjawab tentang fenomena artis yang terjun di kerjaan “menghimpun suara” ini. Karena minimal popularitas yang dimiliki seorang artis akan mempengaruhi kesan dan simpati pemilih. Walaupun pada akhirnya, syarat wajib yang menjadi patokan partai politik untuk mengusung calonnya adalah sebatas popularitas.
Pada sudut pandang inilah, ketika jalanan dan media dipenuh-sesaki oleh potret-potret lugu dengan slogan saktinya itu, saya hanya senyum-terhibur. Benar kata seoarang teman, dunia politik adalah dunia penuh drama yang kadang menarik walau lebih sering klise dan garing. Dan akhirnya, ada yang semestinya lebih harap-harap-cemas ketimbang masyarakat di setiap musim pemilu seperti sekarang: para aktor dan aktris. Karena bagaimanapun kita harus mengakui bakat akting yang dimiliki para calon pemimpin kita barangkali mengancam pekerjaan mereka. Dan kita yang masih muda yang barangkali juga alergi dengan politik tak mesti takut dan asing dengan politik, karena toh politik ternyata cukup menghibur. []
Langganan:
Postingan (Atom)